Kerja Sama Bidang Politik
1. Tujuan dan Prinsip Kerja Sama Bidang Politik
a. Tujuan Kerja Sama Bidang Politik
Keadaan dunia yang makin lama makin maju dan keberhasilan pembangunan dalam negeri menyebabkan interaksi Indonesia dengan negara kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Dalam menyelenggarakan kerja sama politik, Indonesia memiliki tujuan-tujuan yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945.Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, berbagai upaya melalui kerja sama politik antarnegara telah dilakukan, di antaranya pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional, melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan negara lain dalam rangka memelihara kedaulatan dan keutuhan bangsa, serta penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur diplomasi. Selain itu, melalui kerja sama politik, Indonesia juga berupaya memberikan perlindungan terhadap warganya yang berada di luar negeri.
b. Prinsip Kerja Sama Bidang Politik
Pada masa awal Kemerdekaan, belum ada pengakuan internasional secara luas atas kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan berupaya kembali menjajah Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Blok Barat (Amerika Serikat) dan di pihak lain Blok Timur (Uni Soviet) yang saling berseteru dan memperebutkan dukungan dari negaranegara lain. Kenyataan ini sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia menggalang dukungan internasional demi mempertahankan kemerdekaan. Untuk memperoleh dukungan internasional, Indonesia dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. Bangsa Indonesia berpendapat bahwa sikap yang diambil tidak boleh membuat negara terjebak dalam kepentingan Blok Barat atau Blok Timur. Bangsa Indonesia tidak mau menjadi sasaran dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Bangsa Indonesia harus menjadi negara yang berhak menentukan sikapnya sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Perjuangan harus dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemauan untuk berjuang dengan kemampuan sendiri melalui usaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia.“… tetapi mestikah bangsa Indonesia jang memperdjoangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanja harus memilih pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian jang lain jang harus kita ambil dalam mengedjar tjita-tjita kita”
“Pemerintah berpendapat bahwa pendirian jang harus kita ambil ialah supaja kita djangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap mendjadi subjek jang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperdjoangkan tudjuan kita sendiri, jaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.”
2. Lembaga-Lembaga Kerja Sama Antarnegara Bidang Politik
Dalam menyelenggarakan kerja sama politik antarnegara, diperlukan lembaga politik internasional untuk mengatur kerja sama yang diselenggarakan.dua contoh lembaga kerja sama internasional, yaitu ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ASEAN merupakan lembaga kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sedangkan PBB adalah lembaga internasional.
a. ASEAN sebagai Lembaga Kerja Sama Politik Regional
Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Selain Indonesia, negara-negara lain yang berada di kawasan yang sama, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Sebagai negara bertetangga, negara-negara di kawasan Asia Tenggara senantiasa bahu-membahu melakukan kerja sama antarnegara. Berbagai bentuk kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan setiap negara. Di samping itu, sudah selayaknya sebagai negara yang bertetangga untuk saling bantu, saling menghormati, dan hidup berdampingan antara yang satu dan lainnya. Salah satu bentuk kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah Association of South East Asian Nations (ASEAN).b. PBB sebagai Lembaga Kerja Sama Politik Dunia
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB merupakan lembaga internasional yang anggotanya hampir semua negara di dunia. PBB didirikan di San Fransisco pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah . Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-603. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Antarnegara Bidang Politik
a. Dewan Keamanan PBBDewan Keamanan adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Dewan Keamanan diberikan mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi atau sanksi lainnya yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Namun, jika Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah tersebut tidak memadai, Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lain yang lebih tegas yang dapat dilaksanakan oleh angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Indonesia pertama kali dipilih untuk periode 1974-1975. Indonesia kemudian dipilih kembali untuk kedua kali pada periode 1995-1996 dan untuk yang ketiga kali pada periode 2007-2008.
b. Pendiri Gerakan Non-Blok
Organisasi Gerakan Non-Blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa Perang Dingin. Agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh Blok Barat maupun Blok Timur, didirikan organisasi Gerakan NonBlok. Negara-negara anggota Gerakan Non-Blok adalah negara-negara yang tidak memihak pada Blok Barat maupun Blok Timur. Gerakan Non-Blok (GNB) didorong oleh semangat Dasasila Bandung. Gerakan ini diprakarsai oleh Ir. Soekarno (Indonesia), Joseph Bros Tito (Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Kwame Nkrumah (Ghana). Sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok, Indonesia memiliki peran yang besar dalam organisasi ini. Indonesia pernah menjadi Ketua Gerakan Non-Blok pada tahun 1992–1995.
c. Pendiri ASEAN
Pada tanggal 5–8 Agustus 1967, lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara menyelenggarakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Mereka adalah Adam Malik (Indonesia), S. Rajaratnam (Singapura), Narcisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Rajak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand). Dalam pertemuan ini, mereka menyepakati Deklarasi Bangkok yang salah satu isinya adalah membentuk sebuah organisasi kerja sama regional, yaitu ASEAN. Ikut sertanya Indonesia dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Sebagai pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam ASEAN, khususnya dalam bidang politik.
1). Mengirim pasukan perdamaiann PBB
2). Terlibat dalam pembebasan Muslim Moro. Beberapa pertemuan antara keduanya berlangsung pada tahun 1974. Pemerintah Indonesia menginginkan agar pemerintah Filipina dapat menjamin kebebasan beragama, terutama bagi umat muslim dan dapat hidup berdampingan secara damai di Filipina.
3). Sebagai penyelenggara Tingkat Tinggi ASEAN I di Denpasar, Bali pada tanggal 23-24 Februari KTT tersebut menghasilkan Deklarasi Kesepakatan ASEAN.
4). Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988. Pada tahun 1992, Indonesia kembali mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Kamboja.
5). Indonesia merupakan penggagas Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN meliputi kerja sama pertahanan, kejahatan lintas negara, terorisme, separatisme, dan sebagainya.
6). Indonesia ikut mendorong negara-negara ASEAN agar lebih demokratis
d. Aktif dalam Kegiatan PBB
Sebagai anggota PBB, Indonesia terlibat dalam usaha perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB dilakukan dengan Garuda adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain.Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian sejak 1957. Pasukan Garuda telah dikirim ke Bosnia, Libanon.
e. Anggota Organisasi Konferensi Islam
Keanggotaan Indonesia dalam OKI memberikan banyak kesempatan terciptanya jalinan kerja sama dengan negara lain. Indonesia memiliki peran yang cukup kuat dalam OKI. Indonesia memiliki andil dalam penyelesaian sengketa antara Pakistan dan Bangladesh, penyelesaian masalah minoritas muslim Moro di Filipina, serta membantu perjuangan rakyat Palestina.
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment