Peluang dan Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia

Peluang yang Dimiliki

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki
peluang antara lain sebagai berikut:
1. Amanat UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 serta rekomendasi BPK
dalam penerapan akuntansi berbasis akrual;
2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara;
3. Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi
dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual;
4. Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan
keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah (PPAKP);
5. Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi
berbasis Kas Menuju Akrual;
6. Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di
Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan
pelaporan keuangan;
7. Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan
penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh
kementerian negara/lembaga;
8. Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan reviu
dan pendampingan penyusunan laporan keuangan;
9. Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan
informasi yang lebih komprehensif;
10. Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat
dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPFAIP
dan Bank Dunia.

Tantangan yang Dihadapi

Menurut Simanjuntak (2010) beberapatantangan penerapan
akuntansiberbasisakrual di pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System
Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat
dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan
pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang
lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian internal
yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
2. Komitmen dari Pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari
suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan
Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya
komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi
pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat baik bagi para
pimpinan kementerian/lembaga di pusat maupun
Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten
Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
memerlukan SDM yang memiliki kompentensi, khususnya di bidang
akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang
akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem
insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait
dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan
tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi
kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
4. Resistensi Terhadap Perubahan
Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pada umumnya terdapat
pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan
untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai
kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang
terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual
dapat berjalan denganbaik tanpa ada resistensi.
5. Lingkungan/Masyarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung
keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu
didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah,
sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan
pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber
daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong
pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan
kebijakannya.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan di dalam
menerapkan akuntansi berbasis akrual, antara lain:
1. Pengembangan sistem akuntansi berbasisakrual membutuhkan suatu
sistem akuntansi untuk mengakomodasinya. Kementerian Keuangan
telah mengembangan SPAN (diluncurkan tanggal 19 Agustus 2013) serta
SAKTI di tingkat instansi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam
pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual;
2. Penerapan akuntansi akrual dapat berakibat terhadap penurunanekuitas
sebagai akibat penyusutan dan amortisasi;
3. Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berakibat pada penurunan
kualitas laporan keuangan (opini audit LKKL dan LKPP menurun);
4. Kompleksitas akuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi di K/L,
khususnya bagi para pelaku akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan;
5. Makin rumitnya proses pelaporan dan audit laporan keuangan.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi