Contoh Soal Sistem Akuntansi Keuangan Negara
41. Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga untuk menyampaikan:
a. Daftar Isian Proyek dan Daftar Isian Kegiatan
b. Rencana Kerja dan Anggaran
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
d. Realisasi Pembiayaan tahun sebelumnya
42. Kewenangan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih adalah:
a. Ditjen Anggaran selaku ordonator
b. Bendahara Umum Negara
c. Kuasa Bendahara Umum Negara
d. Kuasa Pengguna anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
43. Kewenangan memerintahkan pembayaran atas beban APBN berada pada:
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
b. Bendahara Umum Negara
c. Kuasa Bendahara Umum Negara
d. Bendahara Pengeluaran
44. Penyelesaian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 100 Milyar ditetapkan oleh:
a. Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR
b. Presiden bersama Gubernur Bank Indonesia
c. Menteri Keuangan
d. Badan Pemeriksa Keuangan
45. Kedaluwarsa hak tagih utang negara adalah:
a. 8 (delapan) tahun sejak utang jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya
b. 5 (lima) tahun sejak utang jatuh tempo
c. 5 (lima) tahun sejak utang jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya
d. 8 (delapan) tahun sejak utang jatuh tempo
46. Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan meminta kepada semua menteri/ pimpinan lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran yang harus disusun berdasarkan:
a. Rencana kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kerja
b. Rencana kegiatan dan anggaran yang diusulkan sebelumnya
c. Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden
d. Anggaran tahun sebelumnya ditambah persentase tertentu
47. Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU tersebut merupakan:
a. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU tersebut
b. Hasil Usaha BLU sendiri yang diperoleh dari kegiatan Pelayanan Umum
c. Hasil bantuan/hibah dari lembaga donatur ditambah hasil usaha sendiri
d. Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola seperti Badan Usaha Milik Negara
48. Penyampaian rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR selambat-lambatnya:
a. 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
b. 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
c. 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir
d. 9 (sembilan) bulan setelah tahun anggaran berakhir
49. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan pemerintah berupa:
a. Laporan keuangan yang berisi realisasi APBN selama satu tahun anggaran
b. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan
c. Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Rugi Laba dalam periode satu tahun
d. Laporan penggunaan sumber dana dan sumber daya yang dituangkan dalam Neraca
50. Segera setelah kerugian negara diketahui , kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan:
a. Surat pengakuan utang
b. Surat pernyataan bersalah dan bersedia diambil tindakan sesuai UU yang berlaku
c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM)
d. Surat pernyataan kesanggupan membayar utang
Jawaban DI SINI
0 komentar:
Post a Comment