Contoh Soal Sistem Administrasi Keuangan Daerah

41. Satker yang bertanggungjawab menyusun anggaran membuat dokumen Rancangan Peraturan APBD tentang perubahan APBD  apabila terjadi perubahan APBD dengan dilampiri hal-hal berikut ini, kecuali:
a. Ringkasan perubahan APBD
b. Daftar Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
c. Daftar Rekapitulasi perubahan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan organisasi
d. Rincian perubahan APBD     

42. Penerimaan yang dilakukan oleh bendahara penerima harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah, hal ini disebut dengan istilah:
a. Azas Kas
b. Azas Bruto 
c. Metode Langsung 
d. Metode Neto   

43. Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas di bawah ini, kecuali:
a. Menyimpan uang milik daerah di bank-bank yang sehat dan membuka rekening Kas Daerah
b. Menyusun rekonsiliasi bank antara saldo menurut pembukuan dengan saldo menurut laporan bank 
c. Menyerahkan bukti asli transaksi kepada Kepala Daerah
d. Menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah

44. Ketentuan yang ada menyatakan bahwa pengeluaran kas dari Kas Daerah baru dapat dibebankan ke APBD setelah Perda APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali: 
a. Belanja Pegawai Daerah 
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
c. Belanja Modal/Pembangunan
d. Belanja Administrasi Umum   

45. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi dibidang pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh:
a. Presiden
b. Menteri Dalam Negeri
c. Menteri keuangan
d. BPK   

46. Transaksi aktiva tetap dan aset lainnya yaitu peralihan dan pelepasan aktiva tetap dan aset lainnya disebut dengan:
a. Aktivitas operasi
b. Aktivitas pembiayaan
c. Aktivitas investasi 
d. Aktivitas pengadaan     


47. Laporan yang memberikan informasi tentang aset-aset pemerintah daerah yang dapat dijadikan uang kas dalam waktu dekat atau dalam satu tahun anggaran dan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun anggaran berikutnya disebut:
a. Neraca daerah
b. Neraca  pemerintah 
c. Laporan  daerah
d. Laporan pemerintah   

48. Aset yang sudah ditentukan peruntukannya yang pembentukannya dan penggunaannya didasarkan peraturan daerah dan dikelompokkan sebagai aset lainnya disebut dengan:
a. Dana operasi
b. Dana pembelian aset 
c. Pos dana operasi
d. Pos dana cadangan   

49. Urutan penyajian aset dalam laporan keuangan (neraca)  disajikan berdasarkan urutan yang mudah digunakan dan dicairkan menjadi kas, pengelompokan tersebut sesuai dengan  pengelompokan aset menurut: 
a. Tingkat solvabilitas
b. Tingkat likuiditas
c. Tingkat rentabilitas
d. Tingkat kapabilitas   

50. Bentuk dan format maupun komposisi pos-pos neraca dalam sistem akuntansi keuangan daerah pada prinsipnya adalah sebagaimana di bawah ini, kecuali:
a. Pengelompokan aset menurut tingkat likuiditasnya, dari yang paling likuid  ditempatkan di atas sampai yang likuiditasnya rendah ditempatkan di yang paling bawah.
b. Pengelompokan kewajiban didasarkan pada jatuh temponya, kewajiban yang segera jatuh tempo ditempatkan pada urutan  di atas. Demikian sebaliknya untuk kewajiban yang tidak segera dilunasi. 
c. Pos Dana Cadangan yang sudah ditentukan peruntukannya, dikelompokkan sebagai aset lainnya.
d. Investasi Jangka Pendek



Jawaban : klik di sini

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi